Puhti.desa.id - Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Jumat  (10/02/22) melaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka membahas dan menyepakati Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta KPM Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari DD dan Bantuan Keuangan (BK) Kabupaten.

Musdes dihadiri oleh anggota BPD, perangkat desa, pendamping lokal desa, ketua RT/RW, perwakilan lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, bidan desa dan juga di hadiri oleh tim Kecamatan Karangjati.

Di tahun 2023, pemerintah lebih menekankan penggunaan Dana Desa untuk BLT  dengan menetapkan persentase minimal yaitu minimal 10 % dan maksimal 25 % dari Dana Desa dikarenakan terjadinya perubahan aturan penggunaan Dana Desa di tahun 2023, secara otomatis jumlah KPM penerima BLT DD menurun yang sebelumnya 88 KPM sekarang menjadi 24 KPM.

Selain KPM BLT DD, juga terdapat prioritas dari  Dana Desa yaitu Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang dalam hal ini ada 2 KPM dan diambah 1 KPM yang bersumber dari Bantuan Kabupaten (BK)

Dalam kegiatan acara ini telah dibahas dan disepakati beberapa hal yaitu lokasi rencana pembagunan desa, jumlah dan penerima BLT-DD serta penerima RTLH antara BPD dengan Pemerintah Desa.

Setelah itu dilanjutkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus dalam rangka membahas dan menyepakati Perdes Perubahan RKP Des tahun 2023.